TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama menepis pandangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait komunikasi satu arah yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI saat merelokasi warga Kampung Pulo.

Gubernur DKI Jakarta Basuki mengatakan, Pemprov DKI telah memenuhi semua permintaan warga Kampung Pulo perihal relokasi.

Bahkan, lanjut dia, DKI sampai mengorbankan Kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur untuk dibangun menjadi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat.

"Aku capek Komnas HAM ngomong begitu. Sekarang saya tanya, 'Kenapa kami bangun rusun di Jatinegara dan membongkar satu Gedung Dinas PU (Pekerjaan Umum)?' Orang Kampung Pulo yang minta," kata Basuki di Balai Kota, Senin (24/8/2015).

Basuki menjelaskan, warga Kampung Pulo mencari banyak alasan ketika permukimannya akan ditertibkan. Salah satunya, mereka tidak mau pindah ke rusun yang lokasinya jauh dari Kampung Pulo.

Kemudian, Basuki menyampaikan perihal tersebut kepada Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi menyetujui pembongkaran Gedung Sudin PU Jakarta Timur dan dialihkan menjadi rusun.

"Saya tahu otak kamu (warga Kampung Pulo). Kamu pikir kami enggak bakal bongkar gedung kami kan. Lalu, kamu masih bilang kami tidak transparan? Kamu (warga Kampung Pulo) tidak tahu kamu ke mana? Kamu yang minta kok bangun rusun di Jatinegara," kata Basuki.

Basuki pun meminta Komnas HAM kembali membuka peta tentang Kali Ciliwung. Ia menjelaskan, lebar Kali Ciliwung seharusnya 20 meter-50 meter.

Namun, kini lebar Kali Ciliwung tinggal 3 meter. Upaya normalisasi pun mendesak dilakukan. Dengan demikian, kawasan Kampung Pulo tak lagi terendam banjir ketika hujan turun.

"Lalu, bagaimana kamu mengaku warga asli Kampung Pulo kalau sekarang kamu membuat Kali Ciliwung tinggal 3 meter? Berarti kamu pengemplang sungai yang melakukan reklamasi sungai menggunakan sampah-sampah," kata Basuki kesal.(Kurnia Sari Aziza)