TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendatangi Kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Kebayoran Baru.

Kedatangan Ahok untuk menyepakati tiga lahan yang 'dibebaskan' bagi pembangunan lanjutan Mass Rapid Transit (MRT).

Tiga lahan itu milik seorang bernama Itawati Hanidi.

Lahan pertama dengan nomor peta 30.1 seharga Rp 3,961 miliar, lahan kedua dengan nomor peta 49 seharga Rp 7,914 miliar, dan ketiga dengan nomor peta 301 seharga Rp 3,481 mliar

"Jadi siapa pun yang mau jual lahan kepada DKI, selama harganya memang sesuai aturan, kami pasti beli. Kami membutuhkan lahan banyak untuk membangun rusun terpadu dan membangun pasar-pasar terpadu untuk UMKM, termasuk juga untuk ruang terbuka hijau untuk ruang publik terpadu ramah anak," ujar Ahok di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat (28/8/2015).

Ahok menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan lahan yang banyak untuk pembangunan kota. Tahun ini, Pemprov akan membangun 54 ruang terpadu. Sedangkan tahun depan, akan membangun 150 ruang terpadu.

"Kami akan banyak membangun ruang terpadu. Tahun ini bisa selesai 54 lagi jadi 60. Tahun depan kami harap selesai lagi 150. Kami butuh lahan banyak. Kami ingin hampir semua kawasan di Jakarta ada ruang publik terpadu ramah anak," ujar Ahok.