TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Sebanyak 48 ribu buruh dari berbagai Serikat Pekerja menggelar aksi unjuk rasa di DKI Jakarta pada Selasa (1/9/2015). Koordinator Aksi, Baris Silitonga, mengatakan aksi menuntut 10 tuntutan kepada pemerintah itu sudah terencana.

Dia menampik tudingan miring yang mengatakan aksi tersebut merupakan upaya menggulingkan Presiden Joko Widodo. Jokowi, sapaan Joko Widodo diminta untuk mengundurkan diri karena tidak mampu menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dollar Amerika Serikat.

“Kami sudah tiga bulan merencanakan aksi. Aksi direncanakan jauh sebelum dollar meroket,” tutur Baris ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Dia menjamin aksi dilakukan secara tertib dan damai. Aksi disesuaikan dengan apa yang disepakati. “Kami sepakat melakukan aksi cerdas. Insya Allah tak ada anggota kami yang nakal,” kata dia.

Pada aksi 1 September, para buruh menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut, yaitu menurunkan harga barang dan bahan bakar minyak (BBM), meminta pemerintah tidak mem-phk.

Lalu, menghentikan kemudahan tenaga kerja asing, mengembalikan daya beli, menaikkan upah minimum, sistem INA CBG’s, BPJS buruh lebih buruk turun, jaminan pensiun, tidak boleh ada diskriminasi pns atau buruh, dan meminta penegakan aturan keselamatan kerja.