TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Penolakan terhadap wacana pemerintah akan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga aktivis dan simpatisan Partai Komunis Indonesia terkait G30S PKI 1965 terus meluas.

Presiden Joko Widodo diingatkan jangan sampai melakukan itu.

"KNPI DKI dan seluruh rakyat Indonesia pendukung Pancasila dan NKRI harus menolak pernyataan permintaan maaf Negara kepada PKI atas peristiwa G30S PKI 1965," tegas Ketua KNPI DKI Jakarta Ichwanul Muslimin dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Dia mengungkapkan, meminta maaf kepada PKI sama saja mengakui bahwa negara telah melakukan kesalahan. Dan itu artinya, menjadi pintu masuk PKI kembali hidup.

"Mohon jangan membuka luka lama. Jangan hanya dilihat apa yang dialami oleh orang-orang PKI, tapi lihat juga apa yang telah mereka melakukan khususnya kepada para jenderal angkatan darat, umat Islam dan warga Indonesia umumnya. Malah mestinya, para keluarga PKI yang harus meminta maaf," tegasnya.

Saat ini saja, dia menambahkan, gerakan-gerakan neo-PKI terindikasi sudah muncul. Makanya pemerintah dan aparat harus waspada, menindak dan terutama memberikan pemahaman kepada warga tentang bahaya PKI. Apalagi Tap MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI masih berlaku.

"KNPI bersama elemen lain siap bergandengan tangan, bersama-sama mencegahnya munculnya PKI," tegasnya.

Kemarin, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memang sudah memastikan bahwa Pemerintah tidak akan meminta maaf kepada keluarga yang terlibat G30S PKI.

Namun, dia tidak menampik pihaknya sedang merumuskan cara rekonsiliasi terhadap beberapa pelanggaran berat HAM pada masa lalu.