TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) seluruh Indonesia menolak mengakui kepengurusan DPP INSA di bawah pimpinan Johnson W Sutjipto.

Penunjukan Johnson secara sepihak dinilai menyalahi Anggaran Dasar (AD) dan Aturan Rumah Tangga (ART) organisasi para pemilik kapal tersebut.

“Segenap delegasi DPC INSA se-Indonesia mengutuk keras langkah segelintir orang yang telah mengatasnamakan tim caretaker DPP INSA dengan hanya berpedoman kepada klaim subjektif dan sama sekali tidak memiliki pijakan hukum yang jelas baik dari segi AD/ART maupun Tatib Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-XVI,” ujar Ketua DPC Surabaya, Stenvens Handry Lesawengan di Kantor DPP INSA, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Sebagaimana diketahui, salah satu pimpinan sidang RUA ke-XVI INSA, Lolok Sudjatmiko mengangkat Johnson W Sutjipto menjadi Ketua Umum INSA periode 2015-2019.

Padahal empat pimpinan sidang lain, tidak menyetujui hal tersebut, karena melanggar AD ART INSA dan Tata Tertib RUA INSA ke-XVI. Berdasarkan konsititusi INSA, pemilihan Ketua Umum INSA belum selesai dan harus memasuki pemilihan tahap kedua.

“Tindakan liar yang dilakukan Saudara Lolok inilah yang mendorong DPC INSA se-Indonesia bersuara. Sebab tindakan ini mengangkangi konstitusi INSA,” imbuh Stenvens.