Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta Ancam Keamanan Nasional
TNI AL telah meminta kepada DPRD agar mengupayakan pengalokasian lahan untuk TNI di pulau-pulau buatan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta membahayakan keamanan nasional.
Ia mengaku mendapat informasi tersebut langsung dari TNI Angkatan Laut.
Menurut Bestari, adanya pulau-pulau buatan di Teluk Jakarta akan menyulitkan TNI melakukan pengamatan dan patroli laut.
"Ini TNI cuma di Pondok Dayung sini, ditutupi lagi dengan reklamasi. Kok keamanan nasional jadi di belakang? Nanti mereka enggak bisa lihat ke jauh, terhalang dengan adanya gedung-gedung bertingkat," ujar Bestari usai rapat panitia khusus zonasi dan pulau-pulau kecil, di Gedung DPRD DKI, Kamis (15/10/2015).
Bestari mengatakan, TNI AL telah meminta kepada DPRD agar mengupayakan pengalokasian lahan untuk TNI di pulau-pulau buatan.
"Teluk Jakarta adalah pintu gerbang masuk RI. Tentu akses ke situ harus terbuka seluas-luasnya. Bukan bicara pengembangan. Kenapa dulu Belanda bangun benteng di Onrust, karena untuk pengamanan," ujar politisi Partai Nasdem ini. (Alsadad Rudi)
