DPRD DKI: Apa Betul Bung Karno Larang PKL Berjualan di Monas?
Anggota DPRD DKI Jakarta akan memastikan apakah Bung Karno dulu membuat Monumen Nasional harus steril dan dilarang sebagai lokasi pedagang kaki lima.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat anggota DPRD DKI Jakarta dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Monumen Nasional, Rini Hariani, berlangsung panas karena menyoal boleh tidaknya kegiatan keagamaan dan PKL beraktivitas di sana.
Dalam rapat tersebut hadir Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, anggota DPRD Komisi A, Syarif, serta jajaran eksekutif dan legislatif lainnya.
"Bung Karno waktu Monas dibangun bilang, untuk kegiatan keagamaan ada Masjid Istiqlal, Monas itu harus steril," ucap Rini di ruang rapat banggar gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).
Pernyataan Rini itu langsung dibantah oleh Syarif. Politikus Gerindra itu tidak yakin Sukarno tidak pernah mengatakan, kalau Monas harus steril.
"Saya enggak yakin Bung Karno pernah ngomong seperti itu. Kalau kata Ibu, Bung Karno, kita telusuri. Monas itu dibangun untuk rakyat, dan bukan menghindari rakyat. Nanti saya konfirmasi ke sejarawan. Apa betul Monas harus steril, dan tidak boleh untuk PKL," ucap Syarif kepada Rini.
Taufik juga langsung menimpali pernyataan Syarif, "Kayaknya Bung Karno enggak pernah ngomong begitu bu."
Perdebatan di ruang rapat banggar ini diawali dengan adanya petisi di change.org berjudul "Mohon Ijinkan Kami untuk Menyelenggarakan Majelis di Monas".
Pria yang mengirim petisi bernama Kurniadi ingin mengadakan pengajian di Lapangan Monas dengan alasan ingin mendoakan para pahlawan Indonesia yang telah wafat.
Petisi itu ditujukan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki, Tjahaja Purnama atau Ahok, Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala UPT Monas Rini Hariyan.
