Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI melaporkan indikasi kerugian daerah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan itu adalah langkah yang bagus.

"Ya memang itu haknya dia kan, saya pikir lapor lebih bagus ya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).

Ahok mengatakan menjadi hak Pansus bila ingin melaporkan adanya indikasi kerugian tersebut. Tapi Ahok mempertanyakan mengapa ketika ada kasus-kasus, yang satu di antaranya adalah kasus uninterruptible power supply (UPS) di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, tidak dibentuk Pansus.

Karenanya Ahok mengatakan, pansus yang dibentuk oleh DPRD DKI itu 'berbau' unsur politik. Ahok menilainya sudah biasa terjadi.

"Scanner? UPS? Ada enggak dia bikin Pansus? Jadi ini sudah pansus politik. Sudah biasa lah," ujarnya

Ahok bingung, mengapa pembelian lahan RS Sumber Waras disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai merugikan.

Alasannya, pembelian lahan itu menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada tahun pembelian, yaitu tahun 2014.

Dan pembelian lahan RS Sumber Waras, ujar dia, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah.

Diketahui total pembelian lahan sebagian lahan RS Sumber Waras sebesar Rp 755 miliar. Sesuai dengan hasil appraisal (harga taksiran), nilai pasar lahan tersebut per 15 November 2014 Rp 904 miliar.

Ahok menilai pembelian lahan itu malah jauh di bawah harga pasar.

"Kerugiannya di mana coba? Aku enggak ngerti kalau dianggap merugikan. Saya kira pembelian jalan tol dan pembebasan (lahan) MRT semua salah kalau gitu," imbuhnya.