TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota Divisi Investigasi ICW Febri Hendri menilai Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI yang melaporkan pembelian RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti anak sekolah dasar (SD).

Febri menyarankan, kalau Pansus DPRD Sumber Waras yang diketuai oleh Triwisaksana atau Sani ingin melaporkan ke KPK, seharusnya memberikan data-data yang berkualitas.

"Itu siapa ketua pansus? Triwisaksana. Mbok ya kalau mau lapor ke KPK ngasih data yang berkualitas lah. Jangan cuma gaya-gayaan doang, kayak anak SD saja," ujar Febri saat dihubungi pada Jumat (30/10/2015.

Ia juga heran kenapa jauh sebelum kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang melibatkan mantan Ketua Komisi E DPRD DKI Firmansyah, dan anggota Komisi E Fahmi Zulfikar mencuat, DPRD DKI tidak membentuk Pansus.

"Kalau DPRD membentuk Pansus UPS, dan Pansus-Pansus lainnya, itu sama saja menampung air disulam," ucap Febri.

Tapi saat ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan RS Sumber Waras, DPRD DKI baru membentuk Pansus.

"Kalau kasus yang selain (Sumber Waras) dipansus yang kena ya mereka-mereka juga. Kalau ada Pansus RS Sumber Waras. Mungkin ada unsur politik untuk menjatuhkan di situ," ujar Febri.

Sementara itu Pansus DPRD DKI Jakarta resmi mengadukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hasil audit Rumah Sakit Sumber Waras ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus anggota Pansus, Abraham Lunggana alias Lulung menyatakan, pelaporan tersebut karena kasus mendapat perhatian dari masyarakat.

"Hasil Pansus LHP ini baru selesai kemarin. Kemarin kita menyerahkan LHP ini ke BPK kemudian hari ini ke KPK," ujar Lulung di KPK.