TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengosongkan agendanya hingga Jumat (20/11/2015).

Waktu tiga hari itu akan dimanfaatkan dua hari itu untuk mengecek anggaran yang telah dirancang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dimasukkan ke sistem e-budgeting.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, bahwa SKPD tidak mengerti cara memasukkan ke sistem e-budgeting.

"Saya pikir mereka ngerti, eh ternyata enggak ngerti," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

"Saya sudah bilang sama mereka. Kalau gitu lain kali kalau ada bahas anggaran, kalau kalian (masing-masing SKPD) belum ngerti seperti itu, seminggu saya enggak terima tamu deh. Saya mau plototin (anggaran) satu-satu," imbuhnya.

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016, kata Ahok, kalau tidak dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting dikhawatirkan akan muncul anggaran siluman.

"Nanti KUA-PPAS bisa terlambat lagi. Tapi nggak lucu kan, masa saya minta masukin di e-budgeting supaya saya gampang kontrol. Sekarang balik lagi ke manual. Kalau balik lagi manual cerita yang dulu bisa nyusup lagi dong (anggaran siluman)," jelas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuding tidak langsungnya pembahasan KUAPPAS dimasukan ke dalam sistem e-budgeting karena ada oknum yang berada di SKPD ingin kembali menyusupkan program-program yang tidak jelas.

"Makanya saya bilang, aduh, kalian (SKPD) ini mau jebakan batmanm lagi? Sudah diajarin ikutin e-budgeting, e-musrembang kok bisa masuk KUAPPAS nggak pake e-budgeting lagi. Lebih enak mana koreksinya? Langsung koreksi dikomputer lebih enak kan?" kata Ahok.

Ahok menjelaskan, saat ini anggaran dicetak setelah disepakati bersama. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting.