TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah dirinya tidak sepaham dengan DPRD DKI terkait pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016.

"Tidak ada yang tidak sepaham (dengan DPRD). Hanya mereka merasa heran dengan banyak anggaran yang dihapus mungkin," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).

Sebelumnya, Ahok serta pimpinan Badan Anggaran (Banggar) M Taufik memperkirakan bahwa pengesahan KUA-PPAS akan mundur dari jadwal yang sudah ditentukan pada Senin (30/11/2015).

Hal itu dikarenakan penyisiran anggaran masih dilakukan Ahok. Diketahui dari Senin (23/11/2015), Ahok telah menyisir rancangan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Dinas Pendidikan DKI, dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

Selain itu juga Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan DKI, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Ahok menyebutkan penyisiran dilakukan demi memangkas anggaran-anggaran yang dilihatnya hanya pemborosan.