TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan pedagang Pasar Kalimalang, Cakung Barat, Jakarta Timur, menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).

Dalam aksinya mereka mengajukan lima tuntutan, satu di antaranya, menolak penggusuran yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pasalnya mereka belum mendapat kepastian tentang masalah relokasi untuk berdagang setelah penggusuran.

"Kami sangat menolak dengan adanya penggusuran tanpa relokasi tempat dari milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ucap Koordinator Pedagang Pasar Kalimalang, Abdul Rosyid Arsyad, dalam orasinya di tengah puluhan massa pedagang.

Mereka datang ke Balai Kota DKI Jakarta menggunakan tiga bus.

Dalam aksinya yang didominasi kaum ibu tersebut, mereka mengacungkan selembar kertas bertuliskan "6 Tuntutan Pedagang Pasar Kalimalang."

Sebetulnya Pemprov telah memberikan relokasi tempat berjualan baru di tanah milik pribadi, namun mereka menolak relokasi tersebut, dengan alasan harga sewa lapak yang terlalu mahal.

Mereka menginginkan relokasi tempat milik Pemprov DKI Jakarta, dengan harapan harga sewa lapak tidak mahal.

Inilah lima tuntutan yang mereka ajukan:

1. Stop penggusuran pasar apabila tidak ada penyediaan lokasi baru untuk pedagang di lahan milik pemda DKI Jakarta

2. Kembalikan uang pungutan liar Pasar Kalimalang yang berasal dari pedagang

3. Kami menolak penggusuran secara sepihak dan tidak merata

4. Segera selesaikan relokasi Pasar Kalimalang, Cakung Barat

5. Segera selesaikan permasalahan banjir RT. 18, RW. 07 dan penutupan jalan Rusun Tipar Cakung Kel. Cakung Barat.