Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan rawannya tindakan kriminal di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) telah terjadi sejak lama.

Kurangnya perawatan dan pengawasan menjadi alasan hal itu terjadi.

Setiap tahun, ujar Yuke, anggaran untuk perawatan diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta.

"Sebenarnya ini masalah lama. Kami harap dalam penyusunan anggaran yang terjadi saat ini dijadikan Dishub sebagai kesempatan untuk melengkapi fasilitas penerangan, Kamera Circuit Closed Television (CCTV) ataupun kalau perlu ditaruh petugas di setiap halte dan JPO," ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Sebagai wakil rakyat yang membidangi transportasi dengan fasilitas-fasilitasnya tersebut berjanji akan mendukung apabila Dishubtrans DKI mengusulkan dan menjadikan prioritas pengadaan pemasangan lampu penerangan dan CCTV.

"Dishubtrans harus berkordinasi dengan pihak terkait ataupun pengembang dalam pengadaan fasilitas-fasilitas tersebut. Kan banyak JPO di Jakarta bukan milik Pemprov. Kalau perlu buat Pergub-nya," kata Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Sebelumnya, di beberapa JPO di Jakarta terjadi tindak kejahatan dari pencurian hingga pemerkosaan.

Mayoritas korban kejahatan di JPO adalah perempuan.

Kasus terbaru menimpa seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Saat baru pulang kerja, RJ (23), diperkosa preman saat melintas di JPO Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11/2015) malam lalu.

Tidak hanya itu, pada Juni lalu seorang karyawati, NR (26), dirampok di JPO depan gedung Prasetia Mulya, Cilandak, Jakarta Selatan.

Beruntung saat itu pelaku gagal melakukan pemerkosaan karena pada saat sama ada orang yang melintas di JPO itu.

Faktor keamanan yang kurang memadai ditengarai menjadi sebab banyaknya kasus kejahatan di JPO.