Rencana Pengadaan CCTV di JPO Bukan dari APBD
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) disinyalir jadi sarang penjahat.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) disinyalir jadi sarang penjahat. Atas dasar itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memasang kamera pengawas Closed Circuit Television (CCTV) di beberapa JPO yang di Ibu Kota pada 2016 mendatang.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) Ii Karunia menjelaskan, saat ini Pemprov DKI tengah mengajak kerjasama provider telepon seluler untuk merealisasikan rencana pemasangan CCTV itu.
Pasalnya, Pemprov DKI tidak ingin menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengadaan CCTV.
"Jadi sumber dananya itu bukan dari APBD, tapi dari kewajiban mereka (perusahaan provider, red)," ujar Ii Kurnia saat dihubungi pada Kamis (26/11/2015).
Sementara Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) akan mengusulkan titik-titik mana saja yang sekiranya harus dipasangkan CCTV.
"Titik pemasangan CCTV di JPO kita ikuti usulan dari Dishubtrans. Karena petanya kan ada di mereka. Itu yang kita tawarkan dan minta kepada perusahaan provider telepon seluler," jelasnya.
Ia mengaku saat ini telah menerima permintaan pemasangan CCTV di JPO dari Dishubtrans DKI di beberapa titik.
Namun dari usulan itu ada beberapa titik JPO yang belum bisa dipasang CCTV, karena tidak terjangkau kabel optik.
Sebelumnya, di beberapa JPO terjadi tindak kejahatan dari pencurian hingga pemerkosaan.
Mayoritas korban kejahatan di JPO adalah perempuan. Kasus terbaru menimpa seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Saat baru pulang kerja, RJ (23), diperkosa preman saat melintas di JPO Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11/2015) malam lalu.
Tidak hanya itu, pada Juni lalu seorang karyawati, NR (26), dirampok di JPO depan gedung Prasetia Mulya, Cilandak, Jakarta Selatan.
Beruntung saat itu pelaku gagal melakukan pemerkosaan karena pada saat sama ada orang yang melintas di JPO itu.
Faktor keamanan yang kurang memadai ditengarai menjadi sebab banyaknya kasus kejahatan di JPO.