TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Polemik soal rencana renovasi Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta, kembali bergulir.

Kali ini Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault, menanggapi sikap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang disampaikan melalui siaran persnya tentang berhentinya rencana renovasi Buperta tersebut.

Dalam siaran persnya, Kemenpora menyayangkan sikap Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang dianggap menghentikan secara pihak.

Menurut Adhyaksa, itu justru terbalik. “Kami yang lebih patut menyayangkan sikap Kemenpora yang tidak serius membantu Gerakan Pramuka, khususnya dalam upaya merenovasi Buperta yang akan dipakai sebagai venue Jambore Nasional 2016,” ujarnya.

Rencana renovasi Buperta ini bukan hal baru. Menurut Adhyaksa, tercatat sejak tahun 2014, Kwarnas sudah menyampaikan secara resmi ke pemerintah dan DPR, tapi baru enam bulan lalu anggarannya disetujui.

Awalnya sebesar Rp 96 miliar lalu direvisi menjadi Rp 62 miliar, dan itu pun akan proyek renovasi Buperta akan dikerjakan oleh pihak Kemenpora.

Persoalan muncul ketika Kwarnas Gerakan Pramuka diminta juga untuk menyerahkan sertifikat tanah Buperta yang notabennya merupakan hak pakai atas nama Gerakan Pramuka, untuk menjadi tanah milik Kemenpora.

“Tentu saja kami menolaknya. Kalau saya menyetujuinya, saya bisa dikutuk tujuh turunan oleh seluruh pramuka se Indonesia,” tandas Adhyaksa.

Selain itu, menurut Adhyaksa, pihaknya juga tidak mau menerima proyek besar dengan waktu pengerjaan yang sangat singkat. 

Bersama jajaran pimpinan Kwarnas lainnya, Adhyaksa melakukan audiensi dan berkonsultasi dengan lembaga hokum, seperti KPK, Jaksa Agung dan BPK, yang intinya, agar Kwarnas Gerakan Pramuka lebih berhati-hati.

“Mengingat waktu yang super mepet, November dan Desember tahun ini, dan setelah menerima berbagai masukan, kami putuskan untuk menolak dana renovasi Buperta itu. Sejujurnya, kami sangat membutuhkan dana itu untuk kegiatan Jambore Nasional 2016, tapi kalau diteruskan ini bisa sangat berbahaya,” ujar Adhyaksa Dault, yang juga mantan Menpora ini.

Adhyaksa menambahkan, Kwarnas Gerakan Pramuka telah mengirimkan surat penolakan pengerjaan proyek renovasi Buperta ini dengan tembusan kepada Presiden, Wakil Presiden, DPR dan seluruh Kwartir Daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, juga akan meminta audiensi khusus dengan Presiden RI, Joko Widodo.

“Saya berharap Kemenpora serius membantu Gerakan Pramuka! Tidak dengan cara seperti ini. Kalau memang mau bantu, kenapa tidak sejak bulan Agustus lalu? Sejak ada perintah Presiden pada acara HUT Gerakan Pramuka?” tambahnya. tb