Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Seharusnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2016 telah disahkan pada 30 November 2015. Hingga kini hal itu belum terealisasi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik optimis pengesahan atau ketok palu RAPBD DKI 2016 akan dilakukan pada pertengahan Desember 2015.

Dia beserta jajaran legislatif lainnya berencana lembur setiap Sabtu hingga RAPBD DKI 2016 disahkan, "Kita mau kebut," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).

Dia juga membantah dengan pembahasan RAPBD yang cepat akan mudah dikorupsi dengan cara memasukkan 'anggaran siluman'.

Karena legislatif, ujar Taufik, telah membahas secara terperinci Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 hingga satuan tiga, atau dokumen anggaran yang memuat deskripsi program, dan rincian alokasi pagu anggaran per program.

"KUA-PPAS diperiksa sampai satuan tiga. Itu kita sudah bahas dua bulan. Jadi anggarannya tidak berubah, dan tetap Rp 66 Triliun. Tinggal isinya yang mengalami pergeseran," kata Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

Jadi dia menjamin tidak akan ada lagi yang namanya 'anggaran siluman' pada APBD DKI 2016.

Sesuai jadwal, seharusnya R-APBD 2016 sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 30 November 2015.

Namun hingga hari ini, Selasa (1/12/2015) penandatanganan MoU KUA-PPAS 2016 oleh Ketua DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta belum dilakukan.