TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan alasannya tetap membeli lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras melalui anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2014.

Padahal, Dinas Kesehatan DKI sudah menerbitkan rekomendasi kepada Basuki untuk tidak membangun RS di lahan RS Sumber Waras.

"Kamu mesti lihat surat dan kronologinya," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (7/12/2015).

Dinkes DKI, lanjut dia, merekomendasi lahan yang berada di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, bersebelahan dengan Kantor Dinas Kesehatan; Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara, yang kini menjadi lokasi Gedung Ambulance Gawat Darurat.

Sedianya, lahan di Jalan Kesehatan untuk RS jantung, dan di Jalan Sunter Permai Raya untuk RS kanker.

Basuki mengatakan, ia telah membuat surat disposisi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah untuk membeli lahan rekomendasi Dinkes DKI.

"Disposisi saya, Saudara Sekda, segera dianggarkan untuk dibangun (RS) sesuai aturan. Artinya apa? Saya enggak ngebet beli RS Sumber Waras. Bagi saya yang penting, Jakarta ada RS kanker dan jantung tambahan. RS yang ada sudah penuh," kata Basuki.

Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) sebelumnya juga menyatakan tidak menjual lahan RS Sumber Waras.

Kemudian, saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu, Basuki ditanya mengapa akhirnya ia tetap membeli lahan RS Sumber Waras.

Basuki mengatakan, YKSW berkirim surat kepada Pemprov DKI dan bersedia menjual lahan RS Sumber Waras sesuai nilai jual objek pajak (NJOP).

"Saya setuju (dengan lahan yang direkomendasikan Dinkes). Ternyata dia (YKSW) tawarin surat, menyatakan kalau lahan RS Sumber Waras dijual," kata Basuki.

BPK bertanya lagi kepadanya, kenapa akhirnya Pemprov DKI batal membangun RS jantung? Basuki mengatakan, lahan yang direkomendasi Dinkes DKI tidak menyambung dengan RS Tarakan.

Akhirnya, Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang ada di RS Tarakan untuk membangun spesialisasi jantung. Kini, RS Tarakan, kata dia, sudah dapat difungsikan untuk operasi dan kemoterapi.

"Kenapa kami enggak pakai (gedung) ambulance gawat darurat? Di sana, 8.000 meter enggak cukup untuk paliative care. Saya malahan tadinya mau pindahkan (pembangunan) ke Ragunan, Pasar Minggu untuk membangun RS kanker. Ternyata dia (YKSW) bersurat, tawarin (lahan RS Sumber Waras)," kata Basuki.

BPK rencananya akan menyerahkan hasil audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras kepada KPK, Senin pagi ini.

Pembelian lahan seluas 3,7 hektar RS Sumber Waras terindikasi kerugian daerah mencapai Rp 191 miliar.

Pemprov DKI membeli lahan milik YKSW senilai Rp 800 miliar pada APBD Perubahan 2014. (Kurnia Sari Aziza)