TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI diminta untuk fokus dalam membenahi sektor transportasi pada 2016.

Kondisi lalu lintas di Jakarta saat ini semakin memprihatinkan. Kemacetan tak terhindarkan. Pemprov DKI berencana untuk membeli ribuan bus pada 2016.

Pengadaan bus dianggap sebagai salah satu solusi demi mengatasi kemacetan di Ibukota.

Namun menurut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurika masalah kemacetan bukan hanya masalah memperbanyak bus.

Berdasarkan aduan dari masyarakat, kata Yuke, banyak rambu-rambu, putaran balik, halte dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi penyebab kemacetan.

"Memang yang utama itu harus memperbanyak bus, tetapi kalau tidak didukung dengan perbaikan fasilitas pendukungnya, mana mau masyarakat menggunakan angkutan umum," ujar Yuke saat dihubungi pada Sabtu (2/1/2016).

"Banyak putaran arah yang malah menambah kemacetan, rambu-rambu terhalang pohon dan lampu merah tidak sesuai dengan kondisi lalu lintas," lanjut dia.

Sedangkan untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP) yang batal diterapkan pada 2016, menurut Yuke, itu tidak masalah.

Karena penerapan ERP harus disesuaikan dengan pola pembangunan transportasi makro, baik penambahan jalan, bus dan moda transportasi lainnya yang harus terintegrasi.

"Kalau angkutan umum sudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang aman, nayaman dan tepat waktu saya rasa masyarakat tidak akan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi ERP itu hanya sebagai pendukung untuk membatasi kendaraan," ujarnya.