TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta masih minim.

Dari target RTH ideal 30 persen baru mencapai 9,88 persen.

Kesulitan menambah RTH dikarenakan adanya oknum minta komisi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sulitnya menambah rasio RTH karena minimnya lahan di Jakarta.

Tambah dipersulit dengan adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang minta komisi saat Pemerintah Provinsi DKI ingin membeli tanah warga yang masuk ke jalur hijau.

"Saya temukan waktu beli tanah, banyak oknum minta komisi sepuluh persen dan 17 persen. Ditekan masyarakatnya," ujar pria yang akrab disapa Ahok di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2016).

Ahok instruksikan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI untuk bisa menangani adanya oknum tersebut.

Hal itu demi meningkatkan rasio RTH ideal. Karena semenjak Ahok memimpin Ibu Kota, rasio RTH tidak pernah di atas sepuluh persen.

"Duit ada. Surat tinggal tanya BPN (Badan Pertanahan Nasional)," katanya.

Tiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk pembebasan lahan tersisa.

Pada APBD DKI 2015 lalu, data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta memaparkan, berkisar Rp 5 triliun menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

Silpa tersebut mayoritas adalah dana untuk pembebasan lahan untuk RTH pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

"Jadi beli tanah saja sisa. Aneh Jakarta. Saya harap jajaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman harus kerja keras, kalau enggak aku mau pecatin semua eselon II, III, dan IV. Mending aku angkat Lurah dan Camat jadi Dinas Taman," kata Ahok.