TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delapan nama calon Gubernur DKI Jakarta berikan pandangannya soal penertiban Kalijodo.

Wacana penertiban Kalijodo berawal dari Fortuner maut. Pengendara Fortuner bernama Riki Agung Prasetyo hilang kendali. Kecelakaan terjadi, hingga merenggut empat nyawa sekaligus.

Sebelum kecelakaan, Riki sempat mampir ke Kalijodo untuk minum bir. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian berpandangan, yang menjadi masalahnya bukan Kalijodo, tapi minumannya.

Kini, nasi telah menjadi bubur. Kalijodo jadi 'tumbal' kecelakaan Fortuner maut.

Kawasan pelacuran kumuh yang sudah berdiri lebih dari setengah abad ini, akan dijadikan Taman Pisang oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Penertiban Kalijodo menjadi sorotan utama satu pekan terakhir. Tidak terkecuali dari delapan calon gubernur DKI.

Masing-masing punya pandangan yang berbeda soal kawasan yang dulu dikenal dengan sebutan Kali Angke.

Basuki Tjahaja Purnama - Kalijodo untuk Ruang Terbuka Hijau

Basuki yang akrab disapa Ahok mengatakan, penertiban Kalijodo bukan soal praktik prostitusinya.

Tapi, untuk meningkatkan rasio ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota. Kini, Jakarta baru mencapai 9,88 persen dari target RTH ideal 30 persen.

Mau ada prostitusi atau perjudian, bantaran kali harus kembali kepada peruntukkannya, yakni dijadikan jalan inspeksi RTH.

"Kalijodo bukan soal prostitusinya. Kalau Kalijodo bukan di jalur hijau dan sesuai Peraturan Daerah, akan saya resmikan. Tapi masalahnya bukan," ujar Ahok.

Ahok menjelaskan, prostitusi sudah ada sejak zaman nabi. Dia tidak mempermasalahkan adanya prostitusi. Di Jakarta, kata Ahok, prostitusi sudah menyebar di hotel, apartemen, dan kawasan kumuh.

"Jakarta itu, banyak prostitusi. Di hotel dan apartemen, banyak. Tapi Kalijodo tidak mengerti bagaimana seks yang aman," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Abraham 'Lulung' Lunggana - Membongkar Kalijodo Harus Memberi Solusi

Wakil Ketua DPRD DKI, Lulung mengingatkan Ahok, sebelum membongkar Kalijodo harus menyiapkan solusi kepada warga.

Lulung mengatakan, sudah ada rantai kehidupan banyak warga di sana. Selain itu, pembongkaran harus dilakukan tanpa tindak kekerasan terhadap warga.

Bahkan, politisi PPP ini mengatakan, kalau Ahok tidak sanggup melakukan sosialisasi, dia yang maju.

"Caranya harus berangkat dari tokoh lokal di Kalijodo. Kalau Ahok tidak sanggup, biarkan saya yang ke sana. Saya yakin mereka mengenal saya dengan baik," ujar Lulung.

Namun begitu, Lulung mengapresiasi niat Ahok membongkar kawasan Kalijodo.

"Pak Ahok lakukan penertiban saya apresiasi, namun harus secara kemanusiaan," imbuh dia.

Mischa Hasnaeni Moein 'Wanita Emas' - Mini Singapura di Jakarta

Wanita Emas punya ide tersendiri. Dia ingin membuat 'Mini Singapura'. Kalijodo ditertibkan, namun prostitusi akan dilegalkan di satu pulau di Kepulauan Seribu.

"Prostitusi tidak dihilangkan, tapi kita akomodir. Kita akan legalkan prostitusi, tapi di pulau," ujarnya.

Pekerja Seks Komersial (PSK) akan dipindahkan ke satu pulau. Diskotek, karaoke, dan pusat perbelanjaan akan dibangun di pulau. Wanita Emas menyebut wacana itu, 'Mini Singapura'.

"Saya akan membangun namanya Mini Singapura. Kita akan akomodir. (PSK) akan dipindahkan ke pulau. Enggak ada lagi di daratan Jakarta," lanjut dia.

Meski jelas pada Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memperbolehkan adanya tempat prostitusi, Hasnaeni tidak begitu ambil pusing.

"Saya tidak tahu ada aturanya atau tidak. Kalau belum ada kita akan buat. Kenapa di Pulau Seribu? Karena akan kita reklamasi, akan dijadikan mini Singapura, ada mall, tempat tinggal," kata Wanita Emas.

Sandiaga Uno - Contek Manuver Jokowi

Salah satu calon Gubernur DKI Jakarta dari Gerindra, Sandiaga Uno mengatakan, sosialisasi kepada warga Kalijodo harus menyentuh hati.

Contohnya, sosialisasi yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Yang terpenting, kata dia, warga Kalijodo paham akan program pemerintah.

"Pendekatan harus menyentuh hati mereka. Sehingga paham akan program pemerintah. Bukan menertibkan, tapi menata mereka kembali," kata Sandi.

Dia memuji cara Jokowi melakukan pendekatan. Sandi mengingat kembali, bagaimana Jokowi saat menjabat sebagai Walikota Solo mengundang warganya sampai 80 kali.

Penertiban juga dilakukan sesuai koridor hukum dan untuk kepentingan umum. Masyarakat juga jadi cerdas dan rasional.

"Cara seperti itu sudah terbukti. Begitu rakyat disentuh hatinya, Insya Allah masyarakat sudah cerdas dan rasional," imbuhnya.

Ahmad Dhani - No Comment

Dhani yang telah dipinang sebagai bakal calon Gubernur oleh PKB enggan berkomentar soal Kalijodo. Pendiri band Dewa 19 tidak mau berbicara terlalu jauh soal Kalijodo, karena dirinya masih bakal calon Gubernur DKI.

"Saya tidak bisa bicara sejauh ini. Ini aja masih bakal calon. Saya sih enggak mau banyak ngomong yang jauh-jauh. Kalijodo saya enggak mau ngomong," kata Dhani.

Adhyaksa Dault - Tingkatkan Keimanan Warga

Adhyaksa menyatakan tidak setuju bila warga Kalijodo di relokasi. Menurutnya, tata kelola harus dilakukan secara komprehensif. Seharusnya, kata Adhyaksa, warga Kalijodo ditingkatkan keimanannya, serta diajari untuk membangun rumah tangga dengan baik.

"Harus komprehensif dan tidak boleh ada relokasi. Itu bisa kerjasama dengan Kementerian Sosial," katanya.

Relokasi dirasa tidak tepat karena Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kalijodo bisa mencari tempat lain untuk 'berjualan', "Kalau direlokasi mereka akan cari daerah lain," imbuh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut.

Mohamad Sanusi - Belajar dari Sutiyoso

Pemerintah Provinsi DKI telah memiliki pengalaman mengubah wajah lokasi pelacuran terbesar se-Asia Tenggara, Kramat Tunggak.

Untuk itu, Pemprov DKI hanya perlu mengikuti cara Gubernur DKI Jakarta ke-14 Sutiyoso menertibkan Kramat Tunggak untuk menertibkan Kalijodo.

"Pemprov harus belajar dari pengalaman Pak Sutiyoso. Kalijodo itu masih kecil lokasinya Kramat Tunggak itu, bisa tiga sampai empat kali lebih besar dari Kalijodo. Tapi lihat sekarang bisa jadi Jakarta Islamic Centre tanpa harus huru-hara tanpa kisruh," kata bakal Calon Gubernur dari Gerindra, Sanusi.

Marco Kusumawijaya - Tunggu Dua Tahun

Aktivis dan pengamat perkotaan berpendapat, untuk solusi Kalijodo yang terbilang kompleks membutuhkan waktu. Relokasi harus dilakukan secara persuasif.

"Saya adalah orang yang berpikir solusi memakan waktu. Saya tidak mau memakan korban. Enggak apa-apa memakan waktu dan prostitusinya tetap berjalan. Toh mereka sudah berjalan puluhan tahun. Kalau nunggu 1-2 tahun enggak apa," ujar Marco. (den/wly)