TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, berencana akan melakukan penutupan akses jalan menuju kawasan prstitusi dan premanisme, yakni Kalijodo, di Jalan Kepanduan II, RW 05, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara dalam waktu dekat.

Rencana ini pun membuat sejumlah warga protes, lantaran Ahok hanya memperbolehkan warga ber-KTP Kalijodo, masuk ke areal yang bakal disulap pemerintah menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Rencana tersebut, menurut pantauan Warta Kota belum juga terlihat, baik adanya tanda pelarangan atau sejumlah petugas yang mengawasai di setiap ujung Jalan Kepanduan II.

Malahan, masih ada beberapa pengendara sepeda motor atau mobil, yang berlalu-lalang di jalan yang terhitung hampir sepanjang satu kilometer itu.

Beberapa warga ada juga yang masih beraktifitas seperti biasanya. Baik mencuci motor, mencuci pakaian di depan rumah, maupun beberapa anak kecil yang bermain di bibir Jalan Kepanduan II.

Rencana penutupan akses jalan Kalijodo, disambut sini warga yang tinggal menetap lama di kawasan marak praktik prostitusi itu.

Maman (38), warga RW 05 menyebut Ahok terlalu banyak mau, serta memberikan peraturan yang berlebihan.

"Yaelah, Ahok mau apa lagi sih? Penempelan surat peringatan tanpa sosialisasi sudah, terus katanya mau geruduk pakai ratusan TNI dan Polisi saat penertiban, lalu mau nutup jalan ini? Di bom aja sekalian lah. Abis itu berantem aja sama saya. Gila ya? Gak mikirin nasib warga di sini? Masih mikirin mau bangun RTH? Gila itu orang. Pake otak lah jadi pemimpin," kata Maman yang saat itu tengah asik mencuci motornya di depan rumah.

Maman yang mengaku bekerja sebagai buruh serabutan dan tukang ojek ini memperkirakan, penertiban akan berlangsung ricuh apabila mantan Bupati Belitung Timur itu tidak turun menemui warga untuk melakukan sosialisasi.

"Seandai-andai ya, Ahok tidak turun tangan bertemu warga untuk berdiskusi bersama, saya sih yakin ricuh entar penertiban nanti. Saya sih bukan apa-apa ya, saya dengar-dengar informasi warga di sini benar-benar marah sama Ahok. Masalahnya, selain tak ada sosialisasi, beberapa warga yang ngaku-ngaku punya sertifikat tanah dan rumah, itu juga marah dan enggak mau tinggal di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). Maksudnya, denger dulu dong kemauan warga apa. Jangan asal main bongkar-bongkar aja," paparnya.