TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo harus di dukung.

Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftahul Akhyar, mengimbau bahwa warga Kalijodo juga harus mendukung rencana itu.

Kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2016), Miftahul mengingatkan bahwa selain sebagai pusat prostitusi kelas bawah, Kalijodo juga berdiri di atas kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang seharusnya steril dari bangunan.

"(Itu) Jalur hijau. Saya kira pemerintah harus melakukan (penertiban) itu, imbauan kita peraturan harus dilaksanakan," ujarnya.

Namun penertiban tersebut menurutnya harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, jauh dari kekerasan dan arogansi.

Pemprov DKI Jakarta juga harus memikirkan nasib warga Kalijodo setelah penertiban.

"Harus dipikirkan juga perekonomian mereka, kehidupan sosial mereka, dan kesejahteraan mereka," jelasnya.

Menurutnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menggagas rencana penertiban harus konsisten.

Ia mengimbau Ahok juga menertibkan tempat lain di Jakarta, yang juga menjadi sarang prostitusi dan melanggar RTH.

"Kalau (masalahnya) sama, kenapa hanya Kalijodo," jelasnya.