TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Tokoh muda Priok yang juga anggota DPR, Ahmad Sahroni, menolak tudingan sejarawan JJ Rizal bahwa Gubernur DKI Jakarta Ahok telah menyisihkan budaya Betawi dari program pembangunan Jakarta. 

Menurutnya, Ahok justru telah berkontribusi besar terhadap kebudayaan Betawi.

Hal ini ditunjukkan dengan menginisiasi Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang telah disahkan September tahun 2015 silam.

Perda No. 4 Tahun 2015 ini telah resmi diundangakan sejak 9 September 2015. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melakukan pelestarian kebudayaan betawi yang diselenggarakan melalui pendidikan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.

“Adanya Perda itu menegasikan apa yang diungkapkan oleh sejarawan yang bilang Ahok membunuh kebudayaan Betawi,” ujar Ahmad Sahroni, Senin (7/3/2016).

Perda Pelestarian Kebudayan Betawi ini dianggapnya sebagai bentuk penghormatan besar dari Ahok terhadap budaya Betawi yang telah lama tergerus oleh berbagai kondisi pembangunan. Selain itu, asas partisipasi juga sangat kental di mana warga bisa memberi masukan kepada pemerintah dalam rangka pelestarian kebudayaan betawi.

Dia mencontohkan usulan tersebut dengan pembangunan pusat-pusat kebudayaan betawi, dan pengembangan industri kecil kerajinan dan kuliner Betawi. “Sudah sangan jelas Perda itu melindungi kebudayaan Betawi, bahkan mengembangkannya dalam skala sosial dan ekonomi,” tegasnya.

Bagi Sahronin regulasi tersebut menjadi modal bagi warga untuk gencar menyosialisasikan budaya Betawi melalui serangkaian kegiatan dan juga promosi kebudayaan. Pemerintah, DPRD, dan juga warga, semestinya berduyun-duyun memajukan kebidayaannya sendiri.

“Dalam menjalankan dan pengaplikasiannya butuh kolaborasi antar elemen baik itu pemerintah, DPRD, dan masyarakat sendiri. Perda ini baru disahkan akhir tahun lalu, jadi hasilnya akan terlihat dua tahun atau setidaknya akhir tahun ini,” paparnya meyakinkan.

Selain Perda, Ahok juga dinilainya telah membangun pertahanan budaya Betawi dengan membuat Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan, dan banyak tempat lainnya. Tidak hanya itu, Ahok juga dengan tegas mewajibkan penggunaan identitas budaya Betawi di setiap hari-hari besar. Termasuk memasukkan Lebaran Betawi menjadi bagian dari Peraturan Daerah yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah.

Keseriusan untuk membangun pertahanan kebudayaan Betawi juga ditunjukkan Ahok dengan mewajibkan perlindungan terhadap bangunan-bangunan berciri khas Betawi. Termasuk mewajibkan pembangunan ornamen khas Betawi pada bangunan swasta dan pemerintah.  “Itu kan bukti bukan hanya cuap-cuap saja," tegas Roni.

JJ Rizal sebelumnya menuding Gubernur Ahok telah menyingkirkan Betawi dalam proses pembangunan kota. Ahok juga dinilai lebih memilih memodernisasi kota dengan menduplikasi pembangunan Singapura.

Penulis: Yulis Sulistyawan