Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- DPRD DKI melalui panitia khusus (pansus) aset akan menindaklanjuti kantor Sekretariat Teman Ahok dan lembaga survei Cyrus Network yang berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, seharusnya kedua kantor itu tidak berada di atas bangunan milik aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Seharusnya, ucap Taufik, Teman Ahok dan Cyrus Network menggunakan fasilitas swasta. Apalagi, Teman Ahok merupakan relawan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

"Gubernur Ahok sudah mengakui lembaga dan relawan tersebut berada di aset milik Pemprov DKI. Ini kontradiktif dengan yang digaungkan (Ahok) bersih, transparan, dan profesional," ujar Taufik di Jakarta Pusat, Minggu (20/3/2016).

Taufik mengaku akan menyelamatkan Ahok melalui pansus aset yang sedang berjalan. Dia meminta pansus aset untuk menelusuri keberadaan kantor Cyrus Network dan Teman Ahok.

Pasalnya, hal itu untuk menghindari sanksi yang akan dikenakan kepada Ahok jelang masa kampanye pada Pilkada DKI 2017.

"Secara etika tidak baik. Kalau beretika sewa ya di Menteng, Thamrin City dan sebagainya," imbuh dia.

Sebelumnya, Ahok sendiri membenarkan bahwa Sekretariat Teman Ahok dan lembaga survei Cyrus Network berada di atas lahan milik Pemprov DKI.

"Iya (lahan) itu punya Pemda (Pemprov) DKI, kompleks DPRD. Kemudian, itu dikerjasamakan dengan PT Sarana Jaya, kalau enggak salah," ucap Ahok.

Ahok menjelaskan, lahan itu merupakan aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

Dia mengatakan, pengelolaan lahan itu sudah dijalankan melalui kerja sama dengan banyak pihak swasta. Perusahaan swasta itulah yang menyewakan rumah-rumah di sana.

Markas itu terletak di Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan.