TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membalas komentar  Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Basuki yang akrab disapa Ahok ini mempertanyakan maksud Djarot meminta Teman Ahok agar pindah dari kantornya saat ini di Graha Pejaten.

Bahkan dia menyinggung partai politik yang menyewa lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau gitu kantor partai suruh pindah dong (karena melanggar) etika. Itu lebih parah. Kantor partai sewa langsung dari Pemda," ujar Ahok di Senen, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2016).

Ahok menjelaskan, bahwa partai boleh menyewa aset milik Pemprov DKI. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mempermasalahkannya.

"Jadi kalau Pak Djarot ini kan saran harus pindah, kantor partai politik tidak mesti dipindah kok karena ada audit BPK," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Tapi, dia heran dengan Djarot yang mengatakan kantor Teman Ahok harus pindah karena melanggar etika dengan menggunakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan politik.

"Kalau Pak Djarot merasa ini etika yang dilanggar, kalo gitu Pak Djarot suruh kantor PAC PDIP pindah dulu dong. Itu kan melanggar etika karena perasaan. Kalau aturan kan tidak ada yang dilanggar," tegasnya.

Sebelumnya, Djarot menyarankan agar Teman Ahok pindah dari markasnya saat ini yang berada di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Meski tidak melanggar aturan, menurut Djarot, akan lebih baik mencari tempat yang bukan milik Pemprov DKI Jakarta.

"Saran saya, sebaiknya (Teman Ahok) cari (tempat) yang lain yang lebih netral, jangan dipakai untuk politik, tetapi secara aturan boleh. Kenapa sih, memang enggak ada yang lain?" kata Djarot.