TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menolak rencana reklamasi pesisir Jakarta. Ketua Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, partainya masih mempertimbangkan keluhan warga.

"Banyak masyarakat pesisir pantai itu datang untuk meminta anggota DPRD agar reklamasi ditinjau kembali," ujarnya kepada wartawan, di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016)

Politisi yang akrab dipanggil Haji Lulung itu menyebut di DPRD DKI Jakarta, partai yang juga menolak rencana reklamasi tersebut adalah Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Saat ini yang terjadi adalah payung hukum untuk reklamasi melalui Raperda Zonasi Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP2K), dan Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (Raperda Reklamasi) masih dalam proses pembahasan.

Akan tetapi izin sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Saat ditanya apakah Ahok telah melakukan pelanggaran karena izin keluar sebelum payung hukum selesai dibahas, Haji Lulung mengaku tidak mau lagi mengomentari soal Ahok

"Tanya pak Ahok, aku nggak mau ngomong (soal) pak Ahok lagi," ujarnya sembari menutup mulutnya dengan tangan kiri, seolah menegaskan keengganannya itu.