Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak semua sekolah di Jakarta melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), bahkan masih terdapat 47 persen gedung sekolah tidak layak digunakan.

Data dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mencatat, terdapat 1.708 gedung sekolah di Jakarta.

Namun hampir 823 gedung atau berkisar 47 persen dari total sekolah yang ada tidak layak digunakan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan alasan tersebut yang menyebabkan tidak semua sekolah di Jakarta melaksanakan Ujian Nasiol dengan menggunakan komputer.

"Sekarang kita 47 persen gedung jelek. Kalau gedung jelek, komputer kena air, nanti rusak. Bongkar lagi. Tanggung kan kita ingin penghematan luar biasa," ujar Ahok usai memantauan pelaksanaan Ujian Nasional di SMA 30 Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Dalam merehabilitasi gedung sekolah, Ahok tidak ingin menggunakan kontraktor yang disebutnya 'abal-abal'.

Ia berniat menggunakan jasa Badan Usaha Milik Negara untuk merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang ada di Jakarta.

"Bangunannya besar-besar. Kalau buatnya sembarangan kontraktor abal-abal, rehabilitasi Rp 4miliar sampai Rp 5 miliar enggak ada yang beres," ucapnya.

Dikatakan dia, dirinya akan mengkonsolidasikan pelaksanaan lelang untuk membangun sekolah-sekolah yang sudah tidak layak digunakan.

"Saya mau konsolidasikan lelangnya yang menang biar Wika, PP, BUMN. Sehingga tanggung jawabnya jelas," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Adrianto menyebut, bila dibandingkan antara UNBK dengan UN berbasis pensil dan kertas (UNPK), di Jakarta masih banyak yang menggunakan UNPK.

"Persentase sekolah lebih banyak pensil dan kertas. Kendala terbatas pra sarana komputer. Kita targetkan 2017 seluruh sekolah di DKI berbasis komputer, termasuk swasta," imbuh dia.

Sopan menjelaskan, pelaksanaan UNBK jauh lebih aman dari kebocoran soal ujian.

Selain itu, UNBK juga jauh lebih efektif dan irit anggaran.

"Kalau berbasis kertas harus dikirim dari percetakan dari luar Jawa, pagi-pagi harus siap di lapangan untuk distribusi. Kalau berbasis komputer lebih hemat tenaga," imbuh dia.