Laporan wartwan tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Digusurnya Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (11/4/2016), menjadi polemik di antara warga sekitar lokasi tersebut.

Salah seorang warga, Ina (38), yang rumahnya turut tergusur, kemudian menunjukkan sebuah surat,sebuah 'kontrak politik' Jokowi saat masih menjadi Cagub DKI Jakarta periode 2012-2017 lalu.

"Disini Jokowi menang mutlak. Nih gara-gara surat ini. Tapi janjinya, janji doang. Kontrak politik Jokowi saat pilgub ngga ada buktinya," kata Ina dengan nada suaranya yang meninggi.

Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Jokowi yang kini telah menjabat menjadi Presiden RI mendukung dan membela rakyat miskin.

Dalam surat tersebut pula, Jokowi juga memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota.

Pada poin pertama, yakni legalisasi kampung ilegal, yang berarti kampung yang sudah ditempati selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik.

Poin kedua, pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata. Pemukiman kumuh yang berada diatas lahan milik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan.

Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya. Pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung miskin.

Poin ketiga, Perlindungan dan penataan ekonomi informal: Pedagang Kaki Lima (PKL), becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional.

Berdasarkan surat tersebut, warga Luar Batang kemudian menagih janji yang dulu disampaikan ketika Jokowi masih menjadi Cagub DKI Jakarta hingga akhirnya terpilih. Walaupun kini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memimpin DKI Jakarta. "Ngga ada buktinya," tegas Ina lagi.