Nelayan Paling Terdampak Reklamasi, Ahok Harus Ikut Pikirkan
Penghentian reklamasi dilakukan sampai Pemprov DKI Jakarta memenuhi semua persyaratan perundangan.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah telah memutuskan moratorium proyek reklamasi.
Ketua DPP PDIP bidang Kemaritiman Rokhim Dahuri meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memikirkan dampak reklamasi bila proyek tersebut kembali dilanjutkan.
"Kami berpesan agar dampak lingkungan yang negatif harus bisa dimanage, dan dampak positif harus lebih dioptimalkan," kata Rokhim dalam Rakornas I PDIP bidang Kemaritiman di Hotel Mercure, Jakarta, Minggu (24/4/2016).
Ia juga meminta Ahok memikirkan mata pencaharian bagi nelayan yang terdampak akibat reklamasi tersebut. Sebab, nelayan paling banyak terkena dampak proyek tersebut.
"Nelayan yang kena dampak di kasih pemukiman baru untuk mencari ikan, dan juga ditingkatan kapasitasnya dan mengusulkan kesenjangan miskin para nelayan dioptimalkan," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan proyek reklamasi untuk berhenti sementara waktu. Penghentian reklamasi dilakukan sampai Pemprov DKI Jakarta memenuhi semua persyaratan perundangan.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin kemarin (18/4/2016).
