Benarkah Tahun 2030 Jakarta akan Tenggelam?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sempat menyebut bahwa seluruh Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada 2030.

Pernyataan tersebut diungkapkan Jokowi dalam rapat terbatas terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas reklamasi teluk Jakarta menyatakan penurunan muka tanah di ibukota sudah dalam tahap yang memprihatinkan. Bahkan, ia memprediksi, jika dibiarkan dan tak ditanggulangi, seluruh Jakarta Utara akan tenggelam pada 2030 mendatang.

"Data yang saya terima penurunan muka tanah di DKI sudah sangat mengkhawatirkan, rata-rata 7,5 cm sampai 12 cm," kata Jokowi Rabu kemarin.

Beberapa sungai yang melewati Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya dan diintegrasi ke Teluk Jakarta.

"Oleh sebab itu pengendalian terhadap air dan lingkungan Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu ke hilir," katanya.

Menurut Presiden, sebagai Ibukota negara, DKI Jakarta harus memiliki pertahanan dan daya dukung lingkungan yang sustained dan berkelanjutan.

"Baik dalam penyediaan kualitas air besih, air minum dan juga mitigasi penurunan permukaan tanah, pengelolaan air limbah, revitalisasi sungai dan banjir," katanya.

Menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut, adanya prediksi mengenai tenggelamnya Jakarta Utara pada 2030 hanya satu dari sekian banyak teori.

"Karena teori itu, masih berdebat. Ini karena ada teori yang mengatakan, dia akan turun, tetapi akan berhenti pada batas tertentu. Cuma, ada teori yang mengatakan, mungkin dia sampai 1 meter, kemudian dia akan berhenti. Namun, ada juga teori yang mengatakan enggak, akan terus," ujar Ahok.

Meski menyebut bahwa prediksi mengenai tenggelamnya Jakarta Utara pada 2030 hanya teori, Ahok menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah penurunan muka tanah di Jakarta, salah satunya mempercepat agar peraturan pelarangan pengambilan air tanah dikeluarkan.

Langkah selanjutnya adalah membangun tanggul laut yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Ia menyebut, yang saat ini sedang dilakukan adalah pembangunan tanggul A di sisi barat pesisir utara Jakarta.

"Kita mau tes dulu tanggul A, sambil tanggul B dan C lagi dipelajari. Kita akan coba bangun dulu tanggul A dari situ, baru kita akan ukur tiap tahun turun berapa sentimeter," kata Ahok.

Analisis mengenai ancaman Jakarta yang akan tenggelam memang banyak sekali bermunculan. Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum memprediksi dalam waktu jangka waktu 34 tahun ke depan wilayah Jakarta akan tenggelam.

Prediksinya mengacu pada asumsi penurunan permukaan tanah rata-rata 16 sentimeter (cm) per tahun. Pada periode 2007-2008 kecepatan penurunan permukaan tanah di Jakarta berada pada rentang 1 hingga 26 cm.

Saat 2008, ketinggian tanah di Jakarta Pusat pada titik poin Monumen Nasional (Monas) hanya 4,9 meter di atas permukaan laut, sedangkan di daerah selatan mencapai 6,9 meter.

Dengan asumsi laju penurunan tanah 16 cm selama 34 tahun, pada 2050 semua wilayah Jakarta akan tenggelam.

Salah satu penyebab penurunan ini adalah penggunaan air tanah yang berlebihan, sehingga aliran air di bawah tanah kosong dan tanah di atasnya pun turun.

Untuk memperlambat ancaman tenggelamnya Jakarta, dia mengimbau agar masyarakat Jakarta berhenti menggunakan air tanah.

Saat ini ada 12,5 juta jiwa yang membutuhkan air di Jakarta yang luasnya hanya 622 kilometer (km). Sementara yang bisa terlayani oleh air bersih lewat sambungan pipa perusahaan air minum (PAM) hanya 54 persennya saja. Masih ada sekitar 4,6 juta jiwa yang menggunakan air tanah.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menghindari tenggelamnya Jakarta dengan rencana reklamasi dan pembangunan tanggul laut.

Mega proyek tanggul laut raksasa ini dinamakan Proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Tanggul ini bertujuan mencegah air laut masuk ke daratan Ibukota.

Ngotot Reklamasi
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menilai aneh keputusan Presiden Joko Widodo yang melanjutkan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Ia mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo ngotot melanjutkan proyek ini.

Sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan.

"Indonesia memang perlu dibangun, tapi sejatinya pembangunan harus berdampak positif dan menguntungkan bagi rakyat," kata Edhy.

Politikus Partai Gerindra itu menuntut kepada Presiden agar mengeluarkan kebijakan (Perpres) yang pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha atau pengembang.

Edhy mengaku sulit menilai proyek reklamasi sangat bermanfaat untuk rakyat.

Sedangkan, nelayan harus digusur dan dijauhkan dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencaharian. Ia mengatakan Presiden Jokowi seharusnya tidak membuat susah para nelayan bila berbicara mengenai kerakyatan.

Bila Presiden bicara poros maritim, lanjutnya, sejatinya tidak merusak laut.

"Ingat, konsep Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, bukan merusak pesisir metropolitan," ujarnya.

Hentikan Reklamasi
Proyek reklamasi tengah berjalan di Teluk Jakarta. Pendiri Yayasan Bung Karno dan Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS), Rachmawati Soekarnoputri, mengkritik proyek reklamasi ini.

Hal itu ia sampaikan saat dimintai tanggapan soal reklamasi, ketika dirinya mengunjungi Kampung Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).

Rachmawati menilai, penggusuran Pasar Ikan berkaitan dengan proyek reklamasi.

"Ini kan sedikit ada hubungan dengan reklamasi. Kalau buat saya, yang saya minta itu supaya penguasa pusat dan penguasa daerah dalam hal ini Pemprov DKI, menghentikan saja reklamasi," kata Rachmawati.

Ia menilai, untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas yang besar, reklamasi tak perlu dilakukan. Ia juga menilai, Indonesia juga tidak perlu meniru negara lain yang melakukan reklamasi.

"Sebenarnya, reklamasi enggak penting, kok. Kenapa kita mesti nyontek seperti Singapura, Belanda? Ya dia tanahnya secuil, kita ini negara kepulauan. Lagi pula, buat apa reklamasi dan untuk siapa?" ujar Rachmawati.

Oleh karena itu, dia berpesan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Ya kalau bisa, reklamasi ini dihentikan lah. Ada moratorium segala macam, ya hentikan. Jangan pakai alasan bangun giant sea wall. Kalau mau giant sea wall, itu urusan pemerintah. Namun, buntutnya, belakangnya, ada reklamasi juga," ujarnya.

Rachmawati menyebut, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, pemerintah nantinya akan mengendalikan hasil reklamasi. Namun, ia mempertanyakan hal itu karena dia menilai bahwa reklamasi hanya untuk kepentingan pengusaha.

"Kalau kemarin Pak Jokowi bilang itu nanti dikendalikan oleh pemerintah, mana mungkin. Yang mendanai siapa, pemerintah? Yang jelas kan untuk korporasi. Kalau korporasi yang mendanai, dia mayoritas saham," kata Rachmawati.

Tak hanya itu, Rachmawati juga mempertanyakan persentasi kepemilikan reklamasi tersebut.

"Pemprov atau katakan pemerintah, dengan izinnya saja, berapa? Mungkin (hanya) 15 persen, 10 persen. Yang mayoritas saham yang jadi penentu. Jadi, enggak mungkin dikendalikan pemerintah. Pasti dia pengusaha," kata Rachmawati. (fer/kps/wly)