TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 5.000 personel gabungan dikerahkan saat penertiban Kalijodo.

Asal-usul dana tersebut diduga berasal dari PT Agung Podomoro Land (APL).

Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok?

Ahok membantah dana berasal dari PT APL.

Pendanaan disebutnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.

Ahok menyebut pendanaan ditransfer, karena tidak mungkin ditarik kontan.

"Penggusuran itu dananya dari kami, Rp250 ribu buat yang bantu, yaitu Satpol PP, TNI, dan Polri," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2016).

Diketahui, dalam APBD DKI 2016 tercantum dana penertiban dalam mata anggaran Satpol PP.

Digunakan untuk belanja makan dan minum kegiatan penertiban dan pengawasan.

Satpol PP menganggarkan uang sekitar Rp584 juta per tahun.

Angka termasuk ke dalam beberapa jenis penertiban, yaitu penertiban PMKS dan penertiban peredaran minuman beralkohol.

Sedangkan untuk alat berat, kata Ahok, digunakan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari beberapa Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI.

Contohnya, saat penertiban Kalijodo, Jakarta Utara, alat berat dikerahkan oleh Dinas Tata Air DKI Jakarta.