TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA   - Rumah susun (rusun) untuk warga korban penertiban jumlahnya terbatas.

Sementara kelanjutan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang ditargetkan selesai 2017 harus segera dilakukan.

Pemerintah Provinsi DKI pun terus menggenjot pembangunan rumah susun.

Ditargetkan pada tahun ini, 20 ribu unit rusun akan selesai dibangun.

Tersedianya rusun selaras dengan penertiban yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI.

Ketersediaan rusun yang terbatas menjadi salah satu penghambat keberlanjutan normalisasi Sungai Ciliwung.

Pemprov DKI masih bimbang akan menempatkan warga yang akan direlokasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, sebagian warga yang ditertibkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung baru mendapatkan rusun pada 2018 mendatang. Pasalnya, DKI menargetkan selesaikan proyek pada 2017.

"Sekarang bisa tidak tuntas 2017? Bisa. Yang sewa tidak kita kasih rusun, toh dia sewa dari orang di pinggiran sungai. Ya udah nyewa dulu tempat lain, tapi kita catat.  Pada 2018 (rusun) jadi. Yang KTP DKI, yang sewa di tempat lain, yang pindah dari sungai, bisa masuk ke rusun," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).

Ahok mengatakan ada 50 ribu warga yang harus ditertibkan. Berarti 50 ribu unit rusun pula yang harus disediakan Pemprov DKI.

Pada 2016, rencananya DKI akan menyediakan 20 ribu unit rusun. Sedangkan 2017, DKI akan membangun 50 ribu unit rusun.

"Makanya target saya tahun ini bangun 20 ribu unit, paling telat Oktober siap masuk. Terus tahun depan kita bangun 50 ribu, jadi 2018 siap masuk," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.