TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly meminta bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka tempat pelayanan paspor baru.

Hal tersebut disampaikan Yasonna usai meresmikan program Kelurahan Sadar Hukum DKI Jakarta 2016 bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).

Mengenakan pakaian berwarna dominan putih, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan bantuan dari pemprov DKI diperlukan karena dana yang ada di Kemenkumham sangat terbatas padahal permintaan paspor semakin banyak, khususnya di DKI Jakarta.

"Yang paling penting kita akan buka tempat pelayanan paspor baru dengan bantuan DKI Jakarta. Ini kita lagi proses gimana pelaksanaannya. Karena untuk itu dana di kami sangat terbatas, kalau DKI ini kan dananya tak terbatas," kata Yasonna lalu tersenyum.

"Mudah-mudahan ini cepat terlaksana, sehingga bisa langsung melayani masyarakat," dia menambahkan.

Sedangkan Gubernur Ahok yang berdiri di sebelah Menteri Yasonna, menambahkan kerja sama tersebut akan diabahas lebih lanjut untuk teknis pelaksanaan dan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

"Ya kita akan diskusi lebih lanjut apakah nanti bisa pakai Kantor PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Kan PTSP kita banyak ini, kalau DPRD setuju, langsung kita kasih. Apa saja kalau untuk pelayanan masyarakat kami akan bantu," jelas Ahok.