TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kesulitan dalam upaya penanggulangan banjir yang terjadi akibat arus pasang air laut atau banjir rob.

Terlebih ketika hendak menata daerah pesisir Jakarta guna pembangunan tanggul.

Di antara kesulitan yang dia hadapi adalah saat hendak menertibkan kawasan Pasar Ikan Jakarta Utara.

"Pasar Ikan kami bongkar dalam rangka membangun tanggul," kata Ahok usai bertemu para guru dan kepala sekolah seluruh Jakarta di Tzu Chi Primary School, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Sabtu (4/6/2016).

Penertiban kawasan Pasar Ikan menjadi masalah, sebut Ahok, karena ada beberapa pihak yang ikut berkomemtar.

Padahal, katanya, mereka tidak mengerti persoalan banjir yang dihadapi Jakarta.

"Pasar Ikan mau dibangun tanggul tapi ada anggota dewan lagi ngoceh-ngoceh bicara lagi, ada pengacara, ada lsm lagi. Kamu ngerti ngak Jakarta di bawah permukaan laut," katanya.

Hal itu, diakui Ahok, membuatnya serba salah.

Pasalnya, pada satu sisi dia harus mengatasi banjir.

Namun, di sisi lain ada hambatan dalam relokasi warga.

Dia juga mencontohkan saat penertiban warga yang tinggal di kawasan Waduk Pluit.

"Misalnya dulu waktu saya pindahin mau buat tanggul di utara Waduk Pluit kan marah2 ke saya," katanya.

Menurut Ahok, jika warga itu tidak direlokasi dan tanggul yang menahan jebol, ada potensi korban jiwa karena banjir.

"Itu kalau jebol 10 ribu orang bisa mati orang, 2.8 meter di bawah (permukaan air laut) ini kok. Tambah air laut 5 meter ya 8 meter mati. Kalau mati yang disalahin siapa ? Gubernur. Kalau pindahin yang disalahin siapa, ya salah gubernur," kata Ahok.