TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding, saat ini ada mafia tanah di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Basuki atau Ahok melontarkan pernyataan itu saat menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015.

Dalam laporan itu, BPK sempat menyoroti adanya ketidakwajaran dalam pembukaan rekening oleh empat suku dinas di Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

"Nah kami lagi periksa. Kalau memang itu terjadi (penyelewengan anggaran) kami lapor ke polisi supaya ambil tindakan. Berarti ini ada unsur pidana. Bukan hanya terencana, bisa jadi ada mafia nih satu grup," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (7/6/2016).

Empat Suku Dinas (Sudin) di Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang membuka rekening tidak wajar menurut BPK adalah Sudin Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Keempat Sudin itu mengajukan pembukaan rekening baru kepada Bank DKI di masing-masing wilayah Kota Administrasi dengan melampirkan Pergub Nomor 232 Tahun 2014 pada Januari 2015.

Dalam laporannya, BPK menyebut rekening baru yang dibuka belum didukung dengan Surat Izin Pembukaan dari Gubernur DKI.

BPK juga menyebut ada empat rekening pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman yang sudah tak aktif tetapi belum ditutup.

Menurut Ahok, dirinya sebenarnya sudah menginstruksikan agar pembayaran pengadaan lahan dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening pemilik lahan. Namun, ia menyebutkan instruksinya itu tidak dijalankan.

"Ada beberapa kirimnya ke surat kuasa, ngeles-lah macam-mcam. Terus kirim surat kuasa juga kami ada temukan tidak kirim penuh. Ada yang ngadu nih mau dibawa ke pengadilan," kata Ahok. (Alsadad Rudi)