‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎‎Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mempertanyakan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pada hasil audit tersebut BPK menyatakan ada potensi kerugian negara terkait pembelian lahan, sementara KPK menyatakan sebaliknya.

"Menurut saya aneh saja ‎KPK tidak mengindahkan temuan BPK. Saya berpendapat harus dudukkan perkara ini secara jelas, apakah ini suara bulat KPK atau orang per orang," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Wakil‎ Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, Ketua KPK Agus Rahardjo harus jelas menyatakan apakah pernyataannya pendapat pribadi atau mewakili institusi KPK. Padahal menurutnya, pimpinan KPK terdahulu sebelum Agus Cs ‎menyatakan ada indikasi tindakan korupsi.

"‎Menurut saya agak aneh (pernyataan KPK). Saya sendiri melakukan pengawasan dengan memeriksa dan meninjau ke RS Sumber Waras, jelas itu ada kerugian negara," tuturnya.

‎Fadli mengingatkan KPK bahwa BPK merupakan auditor resmi negara dan hasil auditnya dapat dipertanggungjawabkan. Dirinya menilai tidak menutup kemungkinan bahwa KPK dalam membuat pernyataan terhadap audit BPK ada muatan-muatan politis.

"‎Jangan sampai KPK jadi alat kekuasaan melindungi orang tertentu dan dapat mudah menarget orang lain. Ini harus dikonfrontasi," tegasnya.