TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis tidak lagi percaya atas kinerja KPK untuk mengurusi segala macam perkara yang berkaitan dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurutnya, hasil dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah menjebloskan ratusan orang ke dalam penjara, masih dikatakan tidak ditemukan apa-apa.

"Saya sudah tidak percaya lagi kerja KPK kalau berurusan sama Ahok. Jelas-jelas data BPK itu saya yakin benar, tapi dibilang tidak ada. Ini ngaco namanya," ujarnya di Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Dia melihat bahwa kerja KPK untuk mengurusi persoalan RS Sumber Waras tidak serius dan cenderung menutupi kasus tersebut sehingga dinyatakan tidak ada temuan indikasi kerugian negara di dalamnya saat rapat dengan DPR.

Begitu juga dengan dana Rp 30 miliar yang disinyalir mengalir ke Teman Ahok, Magarito mengungkapkan pesimismenya terhadap KPK untuk menelusuri dana tersebut.

"Sudahlah saya sudah tidak percaya sama KPK kalau ngurusin Ahok. BPK yang punya data saja diabaikan, apalagi Rp 30 miliar yang baru omongannya Junimart," tambahnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang mengatakan Teman Ahok mendapat uang dari pengembang. Uang tersebut disalurkan melalui Sunny dan Hasan Hasbi dari Cyrus.

"Untuk kelanjutan kasus reklamasi. Karena kami dapat info ada dana pengembang reklamasi sebesar Rp30 Miliar untuk Teman Ahok. Dan dana tersebut disalurkan lewat Sunny dan Cyrus," kata Junimart saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK, kemarin.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan menerbitkan surat perintah penyelidikan baru terkait dugaan aliran uang ke Teman Ahok. Kata Agus, pihaknya sudah menemukan sejumlah keterangan.

"Informasinya sudah ada. Siapa yang kemungkinan kita gali. Arahnya sudah ada. Kan tinggal memperdalam saja sebenarnya," ungkap Agus.