Sandiaga Lebih Sreg Moratorium Plat B daripada Sitem Ganjil-Genap

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan pemberlakuan sistem plat nomor Ganjil-Genap oleh Pemprov DKI dinilai kurang tepat oleh sejumlah pihak.

Salah satunya datang dari bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

Menurutnya sistem Ganjil-Genap yang sedianya diberlakukan untuk mengganti sistem 3 in 1 yang telah resmi dihapus tersebut akan merugikan pengguna kendaraan bermotor.

Mereka merasa memiliki hak untuk menggunakan ruas jalan karena telah membayar pajak.

"Saya tidak setuju karena equality-nya enggak ada. Orang beli mobil agar bisa pake kan? Kalo genap ganjil nanti dia bilang 'udah bayar pajaknya setengah saja' itu juga enggak baik kan?" ujarnya di Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Sandiaga mengatakan terdapat sejumlah alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengurangi kemacetan tanpa banyak merugikan pengguna kendaraan.

Salah satunya adalah moratorium plat nomor kendaraan Jakarta dan sekitarnya atau plat B.

Menurutnya dengan aturan moratorium kendaraan plat B, penambahan kendaraan di Jakarta dapat terkendali.

Kemacetan akan berkurang, karena rasio penambahan kendaraan dengan pembangunan ruas jalan tidak akan terlampau jauh.

Meskipun demikian Sandiaga mengatakan alternatif kebijakan moratorium plat B tersebut perlu dikaji lebih dalam.

Terutama untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan, salah satunya menyangkut masalah lapangan pekerjaan di industri otomotif.

"Moratorium itu pendapatnya para ahli, dan buat saya ini akan ada berdampak terhadap lapangan kerja, makanya harus kita pikirkan. Nanti dilihat mana yang paling cocok buat Jakarta," katanya.