TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait penegakan hukum dalam kasus korupsi yang diduga menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Aktivis Perempuan Ratna Sarumpaet membandingkan ketegasan hukum dalam pemerintahan yang dipimpin oleh SBY dengan pemerintahan Jokowi saat ini.

"Iya, (pemerintahan SBY) dulu ya dipanggil kan ada konflik antara KPK dengan Kepolisian, dipertemukan," ujar Ratna, saat ditemui di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016).

"Kalau ini kan mana? Yang satu ketemu di Istana, yang satu ketemu di Korea, gimana maksudnya itu," ujarnya.

Ditanya mengenai kerugian negara, Ia pun berkelakar bahwa untuk mengetahui ada indikasi kerugian tersebut, tidak perlu sekolah tinggi.

"Anak kecil juga pasti tahu, nggak usah sekolah, kalau ada indikasi kerugian negara, itu harusnya ditegakkan," katanya.

Sebelumnya, sejumlah Aktivis anti korupsi mendatangi gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016), untuk memberi dukungan pada Lembaga keuangan negara tersebut agar tegas dalam menyikapi pernyatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo beberapa waktu yang lalu.

Pernyataan tersebut terkait dengan perkembangan kasus Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) yang dinyatakan oleh KPK bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.

Namun, BPK menegaskan hal sebaliknya bahwa dari hasil audit investigasi BPK-RI menyatakan ada kerugian keuangan negara sebanyak Rp 173 Miliar.

Menurut BPK, terjadi penyimpangan yang begitu sempurna dalam proses pembelian RSSW.