Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memiliki catatan tersendiri jelang perayaan ulang tahun Jakarta ke-489, Rabu (22/6/2016).

Prasetio berharap adanya pola komunikasi yang terjalin baik antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan komunikasi yang baik, kata Prasetio, permasalahan yang ada di Jakarta bisa diatasi.

"Diperbaiki juga pola komunikasi dengan DPRD. Harus bisa saling menghargai, jika Pemda itu adalah eksekutif dan legislatif. Membangun Jakarta harus dengan koordinasi," ujar Prasetio di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

Prasetio menyoroti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap penggunaan keuangan Pemprov DKI tahun 2015 yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan.

Prasetio berharap Pemprov DKI memperbaiki semua rekomendasi yang diberikan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Sebab, apabila tidak dilakukan, temuan-temuan tersebut akan bernasib sama dengan kegiatan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) pada anggaran perubahan 2014 yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,3 Miliar.

"Yang diperbaiki, ya soal wajar dengan pengecualian nih, tiga kali, ya WDP harus berubah caranya gimana," imbuh Prasetio.

Prasetio menjelaskan, banyak pembangunan Jakarta menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Sehingga, tidak terdeteksi dalam kas daerah.

Menurut Prasetio, mekanisme CSR harus diperbaiki eksekutif.

"Kalau memang ada denda-denda pengembang, pengusaha, ya harus dimasukkan ke kas daerah supaya tercatat. Sekecil apapun bantuan CSR itu, harus masuk ke kas daerah."

"Fungsi DPRD sebagai pengawasan. Sekarang kita tidak tahu, dia bisa bangun ini, bangun itu, tapi duitnya darimana kan jadi temuan-temuan (BPK)," kata Prasetio.