Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berbagai modus menggelembungkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dilakukan Teman Ahok. 

Sejumlah mantan anggota Teman Ahok mengungkapkan hal ini dilakukan demi memenuhi target 1 juta KTP yang dibebankan kepada setiap penanggung jawab (PJ) pendukung Ahok lewat jalur perseorangan tersebut.

"Untuk memenuhi target 140 KTP setiap bulan kami harus door to door ke setiap rumah," kata Paulus Romindo sebagai Penanggung Jawab (PJ) Teman Ahok di Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat kepada wartawan, Rabu (22/6/2016).

Bagi PJ yang memiliki pekerjaan atau aktivitas lain sulit untuk mengumpulkan KTP dukungan dan akhirnya memilih jalan pintas.

" Akhirnya kami kerjasama dengan sejumlah oknum, itu salah satu modus. Tapi yang di pusat (Teman Ahok) tidak mengetahui," katanya.

Menurut Paulus, bahkan atasan PJ yang disebut Koordinator Posko atau Korpos mengajarkan cara curang tersebut.

"Misalnya di booth (gerai mal) disitu datanya real, memang benar. Karena antusias masyarakat disithirnya kami sesama pengurus tadi, jual beli data. Di booth banyak. Bagaimana cara kita dapatkan (KTP) kami beli," kata Paulus.

Selain itu menurutnya, sesama PJ juga mengakali agar KTP mereka terus bertambah dengan saling tukar menukar data dengan wilayah lain.

"Istilah kami oplos, jadi kalau sudah diverifikasi di kecamatan ini, nanti dioper, dikirim pakai ojek online ke wilayah lain datanya," kata Paulus.

Sementara itu mantan anggota Teman Ahok ini juga menolak disebut relawan.

Karena kerja keras mereka bukanlah tanpa imbalan.

Mantan Teman Ahok lainnya, Dodi Haryadi mengatakan, para relawan mendapat bayaran Rp 500 ribu per 140 KTP yang dikumpulkan.

Hingga berita ini dirurunkan belum ada pernyataan resmi dari Teman Ahok menyikapi pernyaan di atas.