TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Teman Ahok mengklaim telah mengumpulkan satu juta KTP untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen.

Meskipun begitu, satu juta KTP tersebut masih harus divalidasi oleh KPU apalagi ada pernyataan dari mantan Teman Ahok yang menyebut ada penyimpangan dalam pengumpulan KTP.

Pengamat politik Emrus Sihombing menilai, jika satu juta KTP sulit divalidiasi sebaiknya Ahok mundur dari pencalonan Gubernur dari jalur independen.

"Ini suatu fenomena, jika dilihat dia diperebutkan, Ahok seharusnya konsisten maju dari jalur independen, jika negarawan konsisten, jangan pindah kiri kanan, berjuang disitu. Kalau dia tidak calon, maka nama dia akan harum, monumental seperti Nelson Mandela," kata Emrus saat dihubungi wartawan, Kamis (23/6/2016).

Menurut Emrus, akan sulit untuk melakukan validasi satu juta dukungan KTP untuk Ahok.

"Kalau melihat Teman Ahok mengaku dibayar, susah untuk melakukan validasi KTP selama 3 hari itu. Berangkat dari situ amat sulit validasi data 500 KTP sekian," ujarnya.

Sehingga menurut Emrus, jika validasi KTP sulit dilakukan, maka jalan terbaik yang akan ditempuh Ahok yaitu, mencalonkan diri dari jalur partai politik.

"Dari jalur partai, itu istilah dipakai publik jalur tol," ujarnya.

Meskipun begitu dia menyarankan agar Ahok konsisten untuk maju dari jalur independen.

Dan kalaupun dukungan KTP tidak mencukupi sebaiknya Ahok mundur dari pencalonan Gubernur.

"Artinya sebagai pemimpin dia tahu kapan mundur, kapan maju, kapan mengundurkan diri. Nama harum lebih baik dari sebuah jabatan," katanya.