TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil reses dari Dewan Perwakikan Rakyat Daerah DKI Jakarta menemukan hal yang sangat krusial untuk diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hasil pelaksanaan reses disampaikan pada rapat paripurna hari ini, Jumat (22/7/2016) oleh Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Taufiqurrahman.

Selama enam hari reses, ditemukan hal krusial, yang satu di antaranya menyoroti permasalahan Kartu Jakarta Pintar.

"Ditemukan adanya toko yang memasang plang 'menerima pembelian dengan KJP'. Yang terjadi  KJP ditukar dengan uang tunai dengan selisih 3-10 persen," ucap Taufiqurrahman.

Misal, pemegang KJP mau mencairkan Rp100 ribu maka potongannya berkisar Rp3 ribu - Rp10 ribu.

Toko terdapat di Pasar Cengkareng, Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di Mall Cityloft, Jakarta Pusat.

"Bukan tidak mungkin terjadi di seluruh wilayah Jakarta. Dan ini sangat memprihatinkan mengingat anggaran KJP cukup besar mencapai Rp2,3 triliun dalam APBD 2016," kata  Taufiqurrahman.

DPRD menyarankan ada perbaikan dalam pelaksanaannya.

Pertama, kembalikan bantuan langsung ke sekolah dengan pengawasan suku dinas pendidikan.

Kedua, apabila tetap menggunakan fisik kartu KJP maka sediakan mesin electronic data capture di setiap sekolah.

Hal ini bisa dikerjasamakan dengan Bank DKI. Serta diaktifkan koperasi sekolah, sehingga barang-barang kebutuhan pendidikan dapat dibeli di koperasi sekolah.