TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku mendapatkan arahan Presiden Joko Widodo terkait reklamasi teluk Jakarta yang diantaranya sedang bermasalah.

Menanggapi hal itu, Luhut mengatakan, Pemerintah harus tegas dalam menyikapi persoalan tersebut.

"Iya kita harus tegas," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Luhut meyakini masalah reklamasi yang masih berpolemik tersebut akan ditemui solusi bagi keduabelah pihak, tanpa merusak kredibilitas Pemerintah.

"Solusi yang juga harus melihat kredibilitas dari pemerintah tidak boleh rusak gara-gara kita tidak mematuhi apa yang sudah kita janjikan. Karena kredibilitas itu hal yang sangat penting. Dan saya sebagai seorang perwira saya paham betul menyangkut kredibilitas. Jadi sekali kita sebutkan, ya kita harus penuhi apa yang kita sebutkan," ucap Luhut.

Diketahui Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan proyek reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta.

Hal tersebut merupakan hasil keputusan dalam rapat gabungan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemprov DKI Jakarta, serta dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan, keputusan tersebut diambil setelah adanya evaluasi.

Hasil akhir dari evaluasi tersebut adalah proyek reklamasi Pulau G masuk dalam pelanggaran berat.

"Kami putuskan Pulau G untuk dibatalkan, dan juga sampai seterusnya," ujar Rizal di Jakarta, Kamis (30/6/2016).