TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya akan mendengar aspirasi publik dalam menentukan sosok yang bakal diusung sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Namun PDI-P mewaspadai adanya aspirasi palsu yang seolah-olah mengatasnamakan rakyat DKI, padahal sebenarnya hanya digulirkan segelintir pihak.

"Kami melihat mana aspirasi yang seperti sebuah hasil rekayasa mana aspirasi yang murni untuk Jakarta yang lebih baik, semua kami pertimbangkan dengan seksama," kata Hasto di Kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Hasto enggan menjelaskan aspirasi palsu yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan kembali bahwa saat ini ada tiga opsi yang disiapkan PDI-P menghadapi Pilkada DKI.

Pertama adalah mendukung gubernur dan wakil gubernur petahana saat ini, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Opsi kedua adalah memilih satu dari enam calon yang sudah mengikuti penjaringan di PDI-P. Ketiga adalah mengusung sosok berdasarkan pemetaan politik, yang akan sangat tergantung dengan dinamika di lapangan.

"PDI-P mempersipakan diri dengan berbagi skenario politik untuk menghadirkan pemimpin yang terbaik sesuai kehendak rakyat," ucap Hasto.

Saat ini, baru petahana Basuki Tjahaja Purnama yang sudah dipastikan bisa maju di Pilkada DKI lantaran mengantongi 24 kursi DPRD hasil gabungan Partai Golkar, Hanura dan Nasdem. Jumlah kursi minimal untuk bisa mengajukan calon adalah 22.

Adapun PDI-P dan enam parpol lainnya di DKI yakni Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan PKB sudah memutuskan membentuk Koalisi Kekeluargaan. Namun koalisi belum permanen. Diakui sejumlah elite di tingkat pusat, Koalisi Kekeluargaan masih dalam tahap penjajakan.

Penulis : Ihsanuddin