TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi, membantah dirinya menjadi centeng atau tuan tanah di wilayahnya.

Hal ini sekaligus menjawab tudingan sebagai centeng kepadanya yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Mereka menyebut Anas centeng karena menerbitkan surat peringatan di lahan milik perseorangan yang bukan untuk normalisasi atau jalur hijau.

"Ya kan saya emang enggak pernah jadi centeng," kata Anas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Pemerintah Kota Jakarta Barat sebelumnya menerbitkan SP-1 hingga SP-3 kepada warga yang sudah puluhan tahun tinggal di RW 02, Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat.

SP diterbitkan pada 18 Agustus 2016. Jika dalam waktu 3 x 24 jam warga tidak melakukan pengosongan rumah, tim penertiban terpadu Pemkot Jakarta Barat akan melakukan pembongkaran.

Penerbitan surat peringatan ini merupakan permintaan orang yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut.

Ahok dan Prasetio meminta Pemkot Jakarta Barat tak mencampuri konflik lahan tersebut.

Pemkot Jakarta Barat pun telah memutuskan akan menangguhkan penertiban dan memberi ruang kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah.

"Jadi si pemilik tanah bisa menikmati tanahnya, warga kalau pindah juga dapat uang pesangonlah. Kami kan enggak boleh memihak, harus seimbang dua-duanya," kata Anas.

"Pemilik tanah warga kita dan penghuni juga warga kita, kami cari solusi. Yang namanya musyawarah enggak ada batas waktunya, lebih cepat lebih bagus," kata Anas.

Penulis: Kurnia Sari Aziza