TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembuktian hukum di kasus pidana tak memerlukan bukti langsung atau direct evidence.

Namun, ada circumstantial evidence, bukti tidak langsung dan berdasarkan fakta-fakta yang bisa dibuktikan.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Sharif Hiariej, menyampaikan itu di sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

"Dalam hukum pembuktian ada direct evidence, bukti langsung. Ada juga circumstantial evidence, bukti tidak langsung dan berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa dibuktikan," tutur Edward.

Dia menjelaskan, circumstantial evidence bisa didapatkan dari surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dari keterangan-keterangan di sidang, majelis hakim dapat memutus perkara.

Setelah mendengar keterangan ahli, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan bagaimana keterangan ahli menjadi salah satu bukti majelis hakim memutuskan suatu perkara.

Menurut Edward, jenis keterangan ahli ada lima.

Keterangan ahli dari segi bahasa. keterangan ahli secara teknis suatu prosedur, keterangan ahli menjelaskan suatu peristiwa atau perbuatan berdasarkan fakta yang dikumpulkan terlebih dahulu, baik dari media massa, tayangan yang disaksikan, dan lainnya.

"Keterangan ahli melakukan penelitian terhadap pelaku, korban, maupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, ahli yang ketika memberikan keterangan berdasarkan keahlian tanpa perlu melakukan observasi atau pengamatan," tuturnya.

Selain itu, kesaksian ahli memiliki corak, yakni ahli tidak boleh masuk ke kasus konkret yang sedang disidangkan.

JPU bertanya apakah ahli sudah memberikan keterangan penyidikan yang dilakukan penyidik dapat dihadirkan memberikan keterangan di persidangan. JPU menanyakan apakah keterangan tetap objektif.

"Selama ahli melakukan penelitian, baik terhadap pelaku, korban, maupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, itu masih objektif," kata Edward.