TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta masih kurang baik.

Seorang ibu bernama Eti Herlina (44) melaporkan modus percaloan layanan RSUD Tarakan, Jakarta Pusat langsung kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jumat (26/8/2016).

Kejadian bermula saat dirinya mengantisipasi antre di rumah sakit tersebut dengan datang sejak dini hari.

Tapi, yang terjadi dirinya tetap mendapatkan nomor urut buntut di posisi 35.

Dia melaporkan hal itu, kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

"Saat datang masih sepi, tapi saya bingung kenapa nomor urut yang dikasih petugas dapatnya nomor 35," ujar Eti di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2016).

Tidak terima, Eti bertanya kepada pasien lain.

Ternyata, kata Eti ada seorang warga yang datang dari Cibubur, Jakarta Timur mengaku mendapatkan nomor urut 6.

"Dia mengaku mendapatkan nomor tersebut dengan membayar 50 ribu, bahkan ada pasien lain yang membayar 100 ribu," ujar Eti.

Padahal, kata Eti yang mendapat jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) suaminya yang menderita leukemia itu harus mendapatkan penanganan cepat dari rumah sakit.

"Sampai pada akhirnya saya putuskan dengan suami pulang dulu, baru kembali lagi," ucap warga Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat itu.

Eti juga melaporkan kepada Prasetio, adanya aksi pungutan liar yang dilakukan RSUD kepada tetangganya yang bernama Zaelani.

Sejatinya, pria yang berprofesi sebagai hansip itu sudah meminta pertolongan kepada kelurahan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk pengobatan anaknya.

Apa yang terjadi, pihak rumah sakit bukan justru menjadikan Zaelani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), melainkan mengenakan Zaelani tarif pengobatan anaknya yang mencapai Rp 2 juta.