Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nachrowi Ramli menganggap kecil ancaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menghentikan aliran dana kepada organisasi masyarakat (Ormas) Badan Musyawarah (Bamus) Betawi.

"Kalau soal dana, buat kaum Betawi kecil, nggak ada masalah," kata mantan Ketua Bamus Betawi tersebut di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/22016).

Bila memang aliran dana dari Pemprov DKI Jakarta dihentikan, menurut Nachrowi kebijakan tersebut harus dilakukan sesuai aturan yang ada.

Karena aliran dana yang rencananya dihentikan adalah uang negara, bukan uang pribadi Gubernur DKI Jakarta.

"Asal (disetop) sesuai peraturan, bukan cuma karena emosional, ini bukan (uang) perusahaan, ini bukan dia punya. Ini adalah rakyat punya," ucap pria yang akrab disapa Nara ini.

Bamus Betawi sendiri adalah organisasi resmi yang terdaftar dan dilindungi Undang-Undang (UU).

Nara mengatakan negara juga mengakui bahwa pemerintah butuh Ormas seperti Bamus Betawi untuk meingkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dengan adanya Ormas, dengan adanya paguyuban, kita bisa hidup seperti sekarang, saling asah, saling asih, saling asuh," jelasnya.

Uang yang diberikan pemprov DKI Jakarta untuk Bamus Betawi sebesar Rp 5 Miliar pertahunnya.

Nara mengatakan uang dari pemerintah daerah itu bukanlah sumber pendanaan utama Bamus Betawi.

Karena sumber pendanaan utamanya berasal dari iuran anggota.

"Kalau diancam soal duit, bagi orang Betawi soal duit kecil," jelasnya.