Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jakarta menilai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perlu menjaga independensi dan netralitas dalam wilayah politik praktis.

"BEM kiranya tidak memihak kepada kandidat tertentu. BEM bukan underbow dari partai politik atau calon tertentu," kata Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat Rinto Namang kepada Tribunnews.com, Kamis (14/09/2016).

Hal tersebut disampaikannya guna menanggapi keberpihakan BEM kepada seorang kandidat calon Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, dengan menyatakan dukungan kepada seorang kandidat artinya BEM tersebut telah menggali kuburannya sendiri sebagai lembaga kemahasiswaan yang kritis.

"Saya kira sebaiknya dan seharusnya BEM tidak menghamba kandidat-kandidat dalam Pilkada mendatang," ucapnya.

Hal senada disampaikan Darius Prawiro Deusritus, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Jakarta Pusat.

Ia menyayangkan sikap BEM yang mengikrarkan diri mendukung satu kandidat yang ada.

"Tugas kita mengawal Pilkada, memastikan proses demokratisasi ini berjalan seadil-adilnya, bukan malah mendukung kandidat tertentu," ujar mahasiswa Hukum Universitas Pamulang itu.

Ia menegaskan bahwa terlibat di dalam proses demokratisasi itu adalah hak setiap warga negara.

Namun, tidak dapat dibenarkan pernyataan sikap oknum tertentu kemudian dijadikan sebagai pandangan umum seluruh "civitas academica" yang ada.

"Setiap mahasiswa punya hak untuk terlibat dalam wilayah politik praktis. Itu hak mereka sebagai warga negara. Namun, kalau mau dukung ya lepas dulu atribut organisasi," katanya.

Ia berharap agar 40-an BEM se-Jabodetabek menarik kembali dukungannya kepada satu kandidat calon gubernur demi menjaga independensi dan netralitas kemahasiswaan.

"Kami harap teman-teman tarik kembali dukungan. Tugas kita bukan mendukung, tetapi mengawal. Mari kita kawal proses demokrasi ini supaya berjalan dengan baik dan adil," ujarnya.